UU Kesehatan

Perlunya Pemahaman UU Kesehatan yang Baru

UU

UU Kesehatan yang akhirnya diganti dengan UU no. 36 tahun 2009 yang isinya sangat berbeda dengan UU yang sebelumnya. Isu-isu populer yang sedang hangat menjadi perbincangan saat ini juga tidak luput dalam beberapa pasal. Misalnya pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap  seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang  diterimanya.

UU Kesehatan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Dalam hal ini pemerintah harus siap dalam menjabarkan UU kesehatan ini ke dalam produk pelaksana di bawahnya karena ada beberapa ketentuan masih memerlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain peraturan pemerintah itu juga menuntut peraturan yang persoalannya dalam peraturan menteri.

Pemerintah berkewajiban memberikan Sumber daya dibidang kesehatan yang seadil-adilnya dan sama rata, tidak ada rakyat yang merasa dirugikan. Pemerintah juga harus bisa menjamin pemerataan perbekalan kesehatan terutama obat-obatan. Perbekalan kesehatan dan obat-obatan ini bertujuan agar kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan akan terpenuhi. Masalah pembiyaan akan ditanggung oleh pemerintah, swasta dan sumber lainnya.

Seperti peristiwa sekarang ini banyak sekali rakyat yang mengeluh karena sistem jaminan kesehatan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Beberapa dari mereka ada yang tidak bisa menikmati jaminan kesehatan dengan semestinya. Seharusnya pemerintah harus cepat tanggap dalam hal ini. Biasanya anggaran pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran pendapatan belanja negara di luar gaji.

Masyarakat juga harus siap untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi pemberlakuan hukum tersebut. Kawasan tanpa rokok misalnya, karena di kawasan tersebut banyak sekali masyarakat yang melanggar baik disengaja atau tidak. Rokok yang mengandung zat adiktif akan membahayakan perokok, masyarakat bahkan lingkungan. Dalam pasal 199 ayat (2) hal ini akan didenda paling banyak Rp 50 juta.

Tak kalah penting yaitu kesehatan Ibu, sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan mengurangi angka kematian ibu. Menghalangi program pemberian ASI eksklusif juga akan mendapat ancaman yang sudah tertera dalam pasal 200 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja  menghalangi program pemberian ASI eksklusif dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Kemudian dalam pasal 166 berisi tentang upaya kesehatan kerja dan kewajiban di dalamnya. Yang artinya bahwa pengusaha harus memperhatikan kesehatan pekerja dan konsekuensinya.

Dengan digantinya UU Kesehatan yang baru diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang sehat sejahtera.